Visi dan Misi

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Visi

“Terwujudnya Guru dan Pendidik Lainnya serta Tenaga Kependidikan yang Mulia, Profesional dan Sejahtera untuk Membentuk Insan Indonesia yang Berkarakter"

MISI

Untuk mencapai visi di atas di kembangkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penguatan peran guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan sebagai pelaku pendidikan yang kuat;
2. Mewujudkan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan yang mulia, profesional dan sejahtera untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan yang meluas, merata dan berkeadilan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permendikbud No 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

Dalam melaksanakan tugas , Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.